TRISULAMALUKU.COM, Ambon, 5 Agustus 2025 — Kritik pedas datang dari kalangan masyarakat adat Maluku terhadap sikap DPRD Provinsi Maluku, khususnya Sukri Wailissa dari Fraksi PKB, yang dinilai gagal paham dalam memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat saat membahas isu sopi dalam Sidang Paripurna DPRD.
Ongen Huwae, tokoh masyarakat pribumi Maluku, dengan tegas menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, sopi bukan sekadar minuman keras, tetapi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan adat orang Maluku.
> “Sopi itu sumber penghidupan. Dari hasil jual sopi, banyak anak Maluku bisa sekolah. Bahkan mungkin beberapa pejabat hari ini bisa sekolah dari hasil sopi. Kalau bicara adat, tanpa sopi, masalah tidak bisa dibuka atau diselesaikan,” tegas Ongen.
Ia juga menyinggung pernyataan Wakil Gubernur Maluku di Kabupaten MBD yang sebelumnya disorot karena menyebut soal legalisasi sopi untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Bagi Ongen, hal itu adalah langkah bijak yang patut dicontoh, sebagaimana daerah lain seperti NTT, Bali, dan Manado yang mampu menjadikan minuman khas daerah sebagai komoditas ekonomi tanpa mengabaikan aspek budaya.
> “Kenapa di Bali bisa? Kenapa di NTT bisa? Kenapa di Manado bisa? Kenapa hanya sopi di Maluku yang selalu dipojokkan? Apakah DPRD tidak ingin Maluku sejahtera lewat potensi yang kita punya sendiri, tanpa harus rusak tanah karena tambang, rusak laut karena bor minyak?” tanya Ongen dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Ongen Huwae menilai DPRD telah melenceng dari isu-isu pokok yang lebih mendesak. Ia mempertanyakan mengapa dalam sidang sebesar Paripurna, DPRD justru memicu polemik yang menyakiti hati masyarakat, sementara isu-isu seperti korupsi, banjir, akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat kecil nyaris tak disentuh.
> “Beta mau bilang, DPRD ini gagal paham atau pura-pura tidak paham? Setiap tahun Maluku ini tetap miskin, tetap susah, padahal kita kaya sumber daya. Tapi rapat paripurna malah bicara hal-hal yang buat masyarakat kecewa.”
Pernyataan Ongen juga menyinggung soal tanggapan terhadap Wakil Gubernur yang berbicara mengenai dampak sopi terhadap masyarakat dan jemaat. Ia justru mempertanyakan sikap pasif para tokoh agama yang selama ini diam melihat kenyataan di lapangan.
> “Itu realita di tengah jemaat dan masyarakat. Kenapa tidak diprotes dari para pimpinan dan tokoh Nasrani? Jangan jadi orang munafik. Mari bicara jujur dan terbuka.”
Menutup pernyataannya, Ongen Huwae mengingatkan para wakil rakyat untuk berpikir secara bijak dan arif.
> “Katong masyarakat ini sudah muak. Jangan jadi orang munafik. Wakil rakyat harusnya dengar suara rakyat, bukan buat rakyat tambah sakit hati.”. (Tim)
