TM.COM, Bodewin Wattimena menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam memperkuat transformasi digital pelayanan publik, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal itu ditandai dengan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial di RR Vlisingen Balai Kota Ambon, Selasa (12/05/2026).
Dalam sambutannya, Wattimena mengungkapkan rasa syukur karena Kota Ambon dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan nasional atau pilot project digitalisasi bansos.
“Ini merupakan kepercayaan besar bagi Kota Ambon di tengah berbagai keterbatasan yang kita miliki,” ujar Wattimena.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Bank Indonesia yang terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, terutama sistem penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, persoalan bansos selama ini masih menjadi keluhan masyarakat karena dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi tersebut dipengaruhi mekanisme pendataan penerima bantuan yang masih mengandalkan subjektivitas aparat di tingkat bawah.
“Masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan namun tidak mendapatkannya, sementara warga yang secara ekonomi sudah mampu justru tetap menerima bantuan,” katanya.
Melalui digitalisasi bansos, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi guna meminimalisir kesalahan data sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Wattimena menaruh harapan besar kepada para agen digitalisasi yang sebagian besar berasal dari kalangan ASN dan CPNS baru. Ia menyebut mereka sebagai ujung tombak keberhasilan implementasi program di lapangan.
“Saya bangga karena ASN dan CPNS baru memiliki kapasitas intelektual dan semangat tinggi untuk memberikan kontribusi nyata bagi Kota Ambon,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan data kependudukan Kota Ambon semester II tahun 2025. Jumlah penduduk tercatat mencapai 363.212 jiwa, dengan wajib KTP sebanyak 265.472 jiwa. Tingkat perekaman KTP telah mencapai 95,32 persen.
Namun, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah, yakni baru mencapai 15,39 persen atau sekitar 40.867 jiwa.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kita bersama. Pemerintah kota terus melakukan inovasi, termasuk sistem jemput bola ke kampus dan sekolah,” jelasnya.
Wattimena meminta seluruh peserta Bimtek mengikuti kegiatan secara serius agar memahami mekanisme digitalisasi bansos sebelum diterapkan di masyarakat.
“Ambon mungkin kota kecil, tetapi dalam ketepatan, kecepatan, dan akurasi pelayanan publik, kita tidak boleh kalah dengan kota-kota besar lainnya,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Adi Nugroho, narasumber dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan kementerian terkait, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, serta peserta Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial. (*
