TRISULAMALUKU.COM, Ambon – Kegiatan Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR) ke-11 kembali menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam membangun komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Bertempat di pusat kota Ambon, Jumat (10/07), Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menyampaikan apresiasi mendalam atas antusiasme warga yang hadir dan menyampaikan berbagai persoalan langsung kepada pemerintah.
“Kami sangat berterima kasih atas partisipasi masyarakat. Apa yang bisa ditangani langsung, sudah saya instruksikan kepada pimpinan OPD untuk segera ditindaklanjuti. Tidak boleh ditunda-tunda,” tegas Wattimena dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan warga.
WAJAR bukan sekadar forum diskusi, tetapi telah menjadi sarana resmi dan efektif untuk menyalurkan keluhan masyarakat secara langsung kepada para pemangku kebijakan, mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga lurah dan raja. Hal ini menjadikan pemerintah kota lebih responsif, serta memperkuat rasa kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.
Fokus pada Tindak Lanjut dan Transparansi
Setiap keluhan yang memerlukan alokasi anggaran, lanjut Wattimena, akan dimasukkan dalam perencanaan tahun anggaran berikutnya. Proses ini, menurutnya, penting untuk memastikan penanganan yang tepat sasaran dan terencana.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa mereka tidak perlu bingung atau frustrasi mencari tempat untuk menyuarakan keluhan. WAJAR ini tempat yang sah, tepat, dan resmi,” tambahnya.
Disiplin Pajak dan Retribusi: Antara Hak dan Kewajiban
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menegaskan pentingnya kepatuhan pajak, khususnya bagi para pelaku usaha di Ambon. Ia memberikan batas waktu yang tegas kepada Kepala BPPRD Kota Ambon, Rolex S. de Fretes, untuk menyelesaikan piutang pajak yang selama ini tertunggak.
“Pelaku usaha diberi hak, tapi juga harus memenuhi kewajiban. Kalau tidak, kami akan hentikan sementara kegiatan usahanya sampai kewajiban diselesaikan,” ujarnya tegas.
Namun demikian, bagi masyarakat umum, pendekatan persuasif tetap dikedepankan, meski tetap diiringi dengan sistem reward and punishment. Salah satu contoh kebijakan adalah syarat pelunasan PBB sebelum pengurusan dokumen tertentu dapat dilakukan.
Kolaborasi dan Tanggung Jawab Bersama
WAJAR menjadi simbol kolaborasi dan keterbukaan, memperkuat nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif warga dalam pemerintahan. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pembangunan kota yang inklusif hanya bisa terwujud jika ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah.
Dengan semangat WAJAR, Pemerintah Kota Ambon terus melangkah membangun kota yang lebih baik, adil, dan merata—dimulai dari mendengar dan menindaklanjuti suara rakyatnya. (*
