TRISULAMALUKU.COM, AMBON — Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan pentingnya kemampuan beradaptasi dan disiplin dalam pengelolaan anggaran di tengah tekanan fiskal yang masih dihadapi pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Pagi Pemerintah Kota Ambon di Balai Kota, Senin (5/1/2026).
Dalam apel yang dihadiri Wakil Wali Kota Ely Toisutta, Sekretaris Kota Robby Sapulette, pimpinan OPD, serta ASN lingkup Pemkot Ambon, Wattimena mengawali sambutan dengan mengucapkan selamat Tahun Baru 2026 dan mengajak seluruh ASN merefleksikan perjalanan tahun 2025 yang penuh tantangan.
“Tahun 2025 adalah tahun yang berat.
Kondisi keuangan daerah ini sudah kami sampaikan secara terbuka dan dialami hampir seluruh daerah di Indonesia,” ujar Wattimena.
Ia menegaskan, keterlambatan pembayaran sejumlah kewajiban, termasuk hak ASN dan pihak ketiga, bukan disebabkan kelalaian pemerintah, melainkan keterbatasan fiskal yang nyata. “Kalau ada kemampuan, pasti kami bayar. Faktanya, uang muka kepada pihak ketiga pun tidak dibayarkan,” tegasnya.
Meski demikian, Pemkot Ambon mencatat sejumlah capaian positif sepanjang 2025, salah satunya Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencapai 87,7 persen. Menurut Wattimena, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkot Ambon.
Wali Kota juga menyoroti persoalan perencanaan anggaran, khususnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai tidak realistis. Realisasi PAD 2025 yang hanya sekitar 80 persen berdampak pada munculnya utang daerah.
“Kalau pendapatan hanya mampu 10, jangan belanja dipaksakan 15. Kesalahan ini tidak boleh terulang,” ujarnya.
Menghadapi 2026 yang masih penuh tantangan, Pemkot Ambon melakukan sejumlah penyesuaian, termasuk pengaturan pola kerja ASN seperti penerapan Work From Home (WFH) secara terbatas. “Ini bukan kebijakan permanen, tetapi bentuk adaptasi,” kata Wattimena.
Di akhir sambutan, Wali Kota menegaskan pentingnya penegakan aturan di lapangan, terutama terkait parkir liar, ketertiban terminal, dan aktivitas kelompok tertentu. Ia meminta Satpol PP dan OPD terkait meningkatkan koordinasi dengan aparat kepolisian.
“Tidak boleh ada pihak yang merasa lebih berkuasa dari pemerintah. Aturan harus ditegakkan demi ketertiban Kota Ambon,” pungkasnya. (*
